Setiap kali Bapak Suprayitno， Ketua LP3N menulis di kolom Surat Pembaca， saya sangat sependapat dengan apa yang beliau sampaikan dan mengaguminya.
Bahkan ketika memberikan wacana tentang dana abadi pendidikan yang dimuat harian ini pada 23 Desember 2010 yang lalu， saya sempat menelepon mengungkapkan rasa terima kasih atas kepeduliannya di dunia pendidikan.
Namun untuk tulisan Bapak Suprayitno berjudul ‘’Kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang’’ yang dimuat pada tanggal 29 Desember 2010 saya kurang sependapat terlebih-lebih disebutkan nama salah satu institusi pendidikan yang menolak pembebasan SPP dan SPI， tanpa mengurai data miskin dari klien dan penolakan itu baru sebatas lisan.
Karena selalu ada saja orang tua dan siswa yang mengaku miskin， tetapi memiliki HP lebih dari satu， bahkan tidak jarang siswa lebih asyik bermain HP di kelas daripada konsentrasi pada pelajaran， termasuk siswa yang mengaku miskin tersebut (mohon maaf saya menggunakan kata miskin karena meminjam kata yang digunakan Bapak Suprayitno). Kadangkala saya mendapatkan ketidaksesuaian antara pengakuan dan fakta manakala saya home visit yang juga saya manfaatkan berkomunikasi dengan tetangga， terkadang dengan ketua RT tempat siswa tinggal.
Saya yakin jika data lengkap， apalagi didukung oleh prestasi， institusi pendidikan tidak akan serta merta menolak permohonan yang ada， meski kita juga harus menyadari bahwa sangat sulit bagi institusi pendidikan untuk total membebaskan biaya sekolah.
Melalui rubrik ini saya mengimbau agar pengelola sekolah juga lebih bijaksana dalam mengambil keputusan secara khusus yang menyangkut masa depan siswa， karena belum ini saya juga menemukan ketidaksesuaian pelaksanaan standar penilaian yang telah ditetapkan pada Permendiknas nomor 20 tahun 2007 khususnya bagi siswa yang memiliki nilai di bawah KKM yang seharusnya diremidi tetapi tidak dilaksanakan.
Manogar Rajagukguk
BK SMK 17 Agustus 1945 Semarang
Jl Ki Mangunsarkoro No 19
Tidak ada komentar:
Posting Komentar